Terbaru

latest

Timur Tengah

Timur Tengah

Palestina

Palestina

Suriah

Suriah

Mesir

Mesir

Turki

Turki

VIDEO

Headline

Berita Foto

Headline

Benarkah Erdogan Protes Paus Fransiskus Soal Kursi Kecil?

Tidak ada komentar
Paus Fransiskus dan Presiden Recep Tayyib Erdogan (Reuters)
Beberapa hari terakhir, dunia maya diramaikan oleh kabar bahwa Paus Fransiskus memberikan kursi khusus bagi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada saat ia mengunjungi Vatikan, Senin (5 Februari 2018).
 
Dalam berita yang tersebar melalui media sosial disebutkan, Erdogan menolak untuk duduk di kursi yang telah disiapkan baginya karena lebih kecil dibandingkan kursi Paus, sehingga Paus memerintahkan stafnya membawa kursi lain untuk Erdogan.

Erdogan diterima oleh Paus Fransiskus (eurasiareview)
Kabar ini ditepis oleh sejumlah media Turki, salah satunya surat kabar Milli yang menyebutkan bahwa kursi kecil yang dibawa oleh staf Paus bukan untuk Erdogan melainkan untuk penerjemah yang duduk di samping Paus. Hal ini dapat dilihat dalam potongan video dalam tautan ini.

Kursi kayu mewah yang sama dengan kursi Paus juga diperuntukkan bagi para tamu lainnya seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Mei 2017, Presiden Mesir Abdul Fattah As-Sisi pada tahun 2014 dan Presiden Belarusia Aleksandr Lukashenko.

Abdul Fattah As-Sisi (rainews)
Donald Trump (AP)
Aleksandr Lukashenko (cedarnews)
Erdogan adalah presiden Turki pertama yang mengunjungi negara Vatikan semenjak lebih dari 59 tahun silam. Menurut surat kabar Yeni Shafak, Presiden Turki menghadiahi Paus sebuah gambar kuno Istanbul di samping buku-buku berbahasa Italia dan Inggris.


Sementara itu, Paus memberikan hadiah kepada Erdogan berupa medali yang melambangkan kedamaian.

Sebelumnya, pada saat kunjungan Paus ke Turki akhir 2016 silam, Erdogan juga menghadiahinya sebuah plakat yang memuat keputusan Sultan Muhammad Al-Fatih kepada para biksu Bosnia yang menjamin keamanan mereka dalam menjalani agama asalkan mereka mematuhi perintahnya.

Seperti diketahui, pada tahun 1918 Istanbul diduduki oleh pasukan Italia, Prancis dan Inggris. Lima tahun kemudian, pasukan tersebut meninggalkan Istanbul setelah menandantangani Perjanjian Lausanne pada 24 Juli 1923.

[Abu Syafiq/BersamaDakwah]

Partai Salafi Mesir Dukung As-Sisi Dalam Pilpres, Ini Alasannya

Tidak ada komentar
Konferensi pers Partai An-Nur (Al Arabiya)
Partai aliran salafi terbesar di Mesir, partai An-Nur, pada hari Ahad (28/1/2018) lalu mengumumkan dukungan untuk kedua kalinya kepada Presiden Abdul Fattah As-Sisi dalam pemilihan presiden (Pilpres) yang akan digelar bulan Maret 2018 mendatang.

Ketua Umum Partai An-Nur, Yunus Makhyun, dalam konferensi persnya menyebutkan alasan partainya mendukung Abdul Fattah As-Sisi,

“Abdul Fattah As-Sisi mampu melaksanakan tugas-tugas penting sebagai presiden, menjalin kerjasama dengan semua eleman bangsa dari angkatan bersenjata, kepolisian, dewan legislatif, eksekutif dan lain-lain untuk mencapai stabilitas nasional dan melindungi negara dari bahaya,” ujarnya di kantor Partai An-Nur.

“Dengan ini kami nyatakan dukungan partai An-Nur kepada Presiden As-Sisi untuk periode kedua dan mengajak rakyat Mesir untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden mendatang,” tambahnya.

Ini adalah pernyataan kedua Partai An-Nur untuk mendukung As-Sisi dalam pemilihan presiden setelah 2014 silam.

Partai An-Nur hanya memiliki 12 dari 596 kursi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Mesir. Partai ini secara resmi berdiri pada bulan Juni 2011.

Pada pemilihan presiden 2012, Partai An-Nur mendukung Abdul Mu’im Abul Futuh pada putaran pertama dan mendukung Muhammad Mursi yang berasal dari Partai Kebebasan dan Keadilan (Hizbul Hurriyyah wal 'Adalah) pada putaran kedua.

Dalam pilpres pertama yang demokratis tersebut, Muhammad Mursi meraih suara terbanyak dan merupakan presiden pertama Mesir yang berasal dari rakyat sipil.

Pada pertengahan tahun 2013, Partai An-Nur mendukung kudeta militer yang dipimpin Abdul Fattah As-Sisi terhadap Muhammad Mursi.

Pada Rabu (24 Januari 2018), Abdul Fattah As-Sisi menyerahkan berkas-berkas pencalonannya ke Komisi Pemilihan umum Mesir.

Sampai saat ini, hanya As-Sisi yang telah menyerahkan berkas pencalonan. Sebab, 4 kandidat lainnya mengundurkan diri, 3 orang di antaranya mundur karena iklim politik di Mesir yang tidak kondusif, sementara 1 orang tidak menyebutkan alasannya.

Di pihak lain, Partai Al-Wafd yang beraliran liberal menolak pencaloan ketua umumnya Al-Badawi dalam Pilpres dan memutuskan untuk mendukung penuh As-Sisi.

[Abu Syafiq/BersamaDakwah]

Gerhana Bulan Total Bisa Dilihat Di Negara Arab Ini

Tidak ada komentar
Gerhana bulan (cloudfront)
Pada Rabu malam (31 Januari 2018), sebagian penduduk bumi akan menyaksikan fenoma langka yang terjadi bersamaan, yaitu gerhana bulan total dan super blue blood moon.

Gerhana bulan total ini dapat dilihat dari Samudera Pasifik dan Asia Timur. Adapun di negara-negara Arab, menurut kantor berita Uni Emirat Arab (WAM), akhir gerhana bulan akan dilihat dari kawasan timur negara Arab yaitu Uni Emirat Arab (UEA) dan Kesultanan Oman.

Direktur Pusat Astronomi Internasional MuhammAd Syaukat Audah menjelaskan waktu gerhana bulan di negara-negara Arab.

“Secara umum, gerhana bisa diamati dari pukul 15.30 sampai 19.30 waktu UEA. Di kota Abu Dhabi bulan akan terbit pada pukul 18:04, sementara di Muscat bulan akan terbit pada pukul 17:49.

Bulan akan terbit di UEA dan Oman masih dalam tahap gerhana total dan ini akan menjadi momen yang tepat untuk memotret fenomena tersebut. UEA dan Oman merupakan negara Arab yang menyaksikan bulan terbit dalam kondisi gerhana total.

Sementara itu, gerhana bulan sebagian akan terlihat di negara Teluk Arab lainnya yaitu Yaman, Irak dan negara-negara Syam (Palestina, Yordania, Suriah dan Lebanon). Gerhana bulan biasanya terjadi pada pertengahan bulan hijriyah yang mana ketika itu bulan purnama. Pada saat gerhana bulan terjadi, posisi matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garis lurus yang sama.

Posisi bumi berada di antara matahari dan bulan. Ketika itu, sinar matahari tidak dapat mengenai bulan karena tertutup oleh posisi bumi.

Dalam ajaran agama Islam, ketika terjadi gerhana bulan disunnahkan untuk melaksanakan shalat khusuf sebanyak dua rakaat dan dilanjutkan dengan khutbah.

[Abu Syafiq/BersamaDakwah]

Biadab, Tentara Myanmar Serang Pengungsi Rohingya di Perbatasan

Tidak ada komentar
Penjaga perbatasan Myanmar-Bangladesh (reuters)
Sejumlah muslim Rohingya yang terdampar di daerah perbatasan Bangladesh diserang dan dipukuli oleh tentara Myanmar seperti dilaporkan media setempat baru-baru ini. Menurut salah satu informan Kantor Berita Arakan yang tidak mau disebutkan namanya, tentara Myanmar menyerang para pengungsi Rohingya yang berada di kota Tumbro.

Kota Tumbro merupakan tempat berlindung pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekejaman junta militer Myanmar.

Sementara itu, juru bicara Rohingya di perbatasan Bangladesh mengatakan, beberapa pengungsi masih terdampar di perbatasan karena adanya pagar berduri yang membatasi Negara Myanmar dan Bangladesh.

Di samping itu, Kantor Berita Arakan juga mempublikasikan video yang berhasil diambil oleh beberapa aktivis kemanusiaan. Di dalam video tersebut terlihat sejumlah tentara yang berpatroli di perbatasan. Menurut para aktivis, tentara tersebut yang terlibat dalam penyerangan terhadap pengungsi Rohingya.

Kantor Berita Associated Press melaporkan, sekitar 6.000 warga Rohingya menunggu di daerah itu dengan penuh rasa khawatir, apakah mereka akan dikembalikan ke Myanmar atau boleh menyeberang ke Bangladesh.

Para pengungsi tersebut sangat takut untuk kembali ke Rohingya, terutama setelah adanya peristiwa pembakaran sekitar 100 unit rumah di kota Tumbro.

Pemerintah Bangladesh telah berulang kali meminta agar pengungsi Rohingya segera dipulangkan. Sebab, ini merupakan salah satu poin kesepakatan yang ditandatangani oleh pemerintah Myanmar dengan Bangladesh pada tanggal 23 November 2017 silam.

Pada bulan Desember 2017 lalu, Menteri Transportasi Jalan dan Jembatan Bangladesh Obaidul Quader menyatakan, sekitar 100.000 pengungsi Rohingya akan dipulangkan ke Myanmar pada bulan Januari 2018 ini.

Menurut laporan sejumlah organisasi hak asasi manusia internasional, jumlah desa muslim Rohingya yang terbakar melebihi 350 desa berdasarkan gambar yang diambil menggunakan satelit.

Kejahatan yang telah dan sedang berlangsung terhadap etnis muslim Rohingya, yang dilakukan oleh tentara dan kelompok ekstremis Buddha selama bertahun-tahun itu menyebabkan sekitar 826.000 orang melarikan diri ke Bangladesh, termasuk 656.000 orang yang melarikan diri sejak 25 Agustus 2017 tahun lalu berdasarkan data yang dikumpulkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

[Abu Syafiq/BersamaDakwah]

Presiden Erdoğan Hadiahi Remaja Palestina Ini Ponsel iPhone, Siapakah Dia?

Tidak ada komentar
Fawzi Al-Junadi bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (ilkha)
Beberapa waktu lalu, sebuah foto remaja palestina yang ditangkap oleh segerombolan tentara Zionis Israel viral di dunia maya. Dalam foto tersebut terlihat kekejaman tentara Israel.

Dalam keadaan mata tertutup dan tangan yang terikat, remaja itu dibawa ke sebuah tempat.

Foto yang tersebar di media sosial tersebut mengundang simpati banyak kalangan di sejumlah negara dunia. Warganet pun menyerukan agar remaja tersebut dibebaskan.
Siapakah remaja itu? Dia adalah Fawzi Al-Junaidi yang berumur 16 tahun. Pada hari Rabu (17 Januari 2018), Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan menyambut kedatangannya di kompleks kepresidenan Ankara.

“Saya sangat berterima kasih kepada Presiden Erdogan karena telah membela rakyat Palestina. Izinkan saya menyampaikan sebuah pesan yang mengungkapkan rasa cinta mereka kepadanya. 

Banyak warga Palestina yang meminta saya untuk menyampaikan salam dan ucapan terima kasih kepada Erdogan dan semua rakyat Turki,” ujar Fawzi dalam wawancaranya dengan kantor berita Anadolu.

Dalam kesempatan tersebut, Fawzi juga mengungkapkan perasaannya ketika bertemu dengan Presiden Turki itu.

“Saya sangat kaget dan gembira sekali saat bertemu lansung dengan Presiden Erdogan. Sebelum ini, saya bercita-cita agar bisa bertemu dengan beliau dan mengunjungi negara Turki. Sungguh, perasaan saya sangat senang.

Bagi saya, kunjungan ini adalah kesempatan untuk mengenal lebih jauh negara dan rakyat Turki serta bertemu dengan presidennya. Sehingga, saya tahu betapa mereka mencintai kami (rakyat Palestina),” ujarnya.

“Presiden Erdogan mengatakan bahwa saya sekarang adalah simbol keteguhan rakyat Palestina. Saya ucapkan terima kasih kepadanya. Beliau juga mengucapkan terima kasih dan memberi saya telepon seluler iPhone sebagai ganti dari ponsel saya yang dihancurkan oleh tentara Zionis Israel,” lanjut Fawzi.

Fawzi juga menceritakan bagaimana dia ditangkap dan disiksa oleh tentara Zionis Israel, hingga akhirnya dibebaskan dan diundang oleh Presiden Erdogan ke Turki.

[Abu Syafiq/BersamaDakwah]

Sejumlah Dosen Anggota IM Dipecat, Ini Komentar Akademisi Mesir

Tidak ada komentar
Demonstrasi mahasiswa Mesir (ahram)
Pakar pendidikan dan akademisi Mesir mengecam pemecatan terhadap sejumlah dosen yang dilakukan oleh beberapa universitas dengan dalih mereka anggota Ikhwanul Muslimin (IM). Sejumlah kalangan menilai tindakan tersebut dapat mengancam independensi universitas bersangkutan.

Menurut mereka, pelimpahan wewenang kepada Presiden Mesir, Abdul Fattah As-Sisi untuk menunjuk dan memilih rektor universitas bertentangan dengan Konstitusi Mesir. Ditambah lagi dengan kebijakan bahwa kepemimpinan universitas menginduk sepenuhnya ke pemerintahan, hal ini menurut pakar pendidikan sangat jauh dari prinsip independensi.

Menurut data yang dilansir masralarabia, sejumlah dosen dipecat dari Universitas Kairo, Ain Syams, Asyuth, Minya, dan Kafr Asy-Syaikh.

Melihat fenomena ini, Dr. Khalid Samir, Guru Besar Kardiologi di Fakultas Kedokteran Universitas Ain Syams, mengatakan bahwa pemecatan dosen merupakan bukti dari situasi buruk sebuah universitas.

Samir menyebutkan, tindakan tersebut dilakukan para rektor universitas untuk memenuhi keinginan pemerintah. Sehingga, dengan pemecatan dosen tersebut mereka berharap mendapatkan jabatan yang lebih tinggi.

“Menurut undang-udang Mesir, dosen universitas tidak bisa dipecat sembarangan. Ia dapat dilengserkan dari jabatannya setelah keputusan pengadilan. Pemecatan yang terjadi sekarang ini tidak dapat diterima secara undang-undang dan ini sangat memalukan,” ujar Samir.

Beberapa waktu lalu, Komite Pendidikan dan Penelitian Ilmiah di Dewan Perwakilan Rakyat Mesir meminta Menteri Dalam Negeri dan Perguruan Tinggi untuk melakukan survei komprehensif terhadap para dosen di universitas-universitas negeri dan memantau anggota Ikhwanul Muslimin serta kelompok dan organisasi lainnya yang dianggap melawan pemerintah Mesir, lalu memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pakar politik Mesir, Ammar Ali Hassan mengatakan, sangat sulit untuk mengidentifikasi orang-orang yang tergabung dalam Ikhwanul Muslimin. Oleh karena itu, penerapan undang-undang ini di universitas manapun sejatinya adalah untuk membungkam orang-orang yang tidak setuju dengan kebijakan rezim sekarang atau pihak-pihak yang mengkritik administrasi dan rektor universitas.

Menurut Hassan, undang-undang ini akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat umum. Sebab, banyak orang yang akan dipenjara dengan alasan mereka anggota Ikhwanul Muslimin padahal tidak berafiliasi dengannya sama sekali.

[Abu Syafiq/BersamaDakwah]

Pejabat Palestina: Arab Saudi Serahkan ‘Kesepakatan Abad Ini’ Kepada Kami

Tidak ada komentar
Presiden Mahmud Abbas bersama Raja Salman
Seorang anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Ahmad Majdalani, menuturkan bahwa proposal Amerika Serikat tentang proses perdamaian Timur Tengah yang dikenal sebagai ‘Kesepakatan Abad Ini’ bertujuan untuk menghilangkan masalah Palestina, di tengah isu yang beredar bahwa Presiden Palestina Mahmud Abbas akan dilengserkan dari jabatannya.

Dalam sebuah wawancara dengan TV Palestina, Majdalani menuturkan bahwa proposal AS tersebut disampaikan ke pihak Palestina melalui Arab Saudi.

Majdalani menambahkan, kesepakatan tersebut didasarkan pada penghentian isu Palestina dan pembentukan sebuah aliansi regional melawan pengaruh Iran di wilayah tersebut yang mana Israel merupakan bagian darinya.

Salah seorang Pejabat AS menuturkan, Presiden AS Donald Trump akan menyampaikan sebuah rancangan untuk menyelesaikan konflik Palestina pertengahan tahun depan.

Rancangan yang disusun oleh Jared Kouchner, penasihat dan ipar Trump, bekerja sama dengan utusan Timur Tengah AS Jason Greenblatt itu bersifat komprehensif dan akan mengungguli kerangka kerja yang ditetapkan oleh pemerintahan AS sebelumnya.

Rancangan itu juga menangani semua masalah utama termasuk soal Yerusalem, perbatasan dan pengungsi Palestina. Proyek ini didukung penuh oleh dana yang digelontorkan oleh Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya untuk warga Palestina.

Di pihak lain, penasihat Presiden Palestina untuk Hubungan Internasional dan Urusan Luar Negeri Nabil Syaats menuturkan, ada informasi penting tentang rencana AS melengserkan Presiden Mahmud Abbas dari jabatannya.

Nabil menyangkal partisipasi penguasa Arab dalam rencana tersebut dan ia enggan menyebutkannya secara rinci.

Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Anadolu pada hari Selasa (9/1) pekan lalu, Syaats menuturkan bahwa presiden Palestina berada di bawah tekanan besar AS agar menerimanya sebagai juru perdamaian di wilayah tersebut.

Syaats menegaskan, peran AS dalam konteks ini sebagai juru perdamaian telah berakhir dan tidak mungkin bisa menempati posisi ini lagi.

Bulan Desember 2017 lalu, dalam pidato yang disampaikan pada Konferensi OKI di Istanbul tentang Yerusalem, Presiden Abbas mengatakan, dia tidak akan pernah menerima peran apapun dari pemerintah AS dalam proses politik di Timur Tengah.

Pernyataan itu disampaikannya sebagai tanggapan atas keputusan presiden AS pada tanggal 6 Desember 2017 yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan akan memindahkan kedutaan besar AS ke sana. Demikian diberitakan Aljazeera.

[Abu Syafiq/BersamaDakwah]

Petisi Swiss: Tolak Kehadiran Trump di Forum Davos

Tidak ada komentar
Presiden AS Donald Trump (CNN)
Sebuah organisasi di negara Swiss yang bergerak dalam bidang kampanye dan mobilisasi umum meluncurkan sebuah petisi elektronik pada Rabu (10/1) pekan lalu. Petisi ini bertujuan untuk menolak kehadiran Presiden AS Donald Trump di Forum Ekonomi Dunia di Davos.

Petisi yang diterbitkan pagi Rabu pekan lalu di situs Campax tersebut berjudul “Trump! Anda tidak diterima di sini, menjauhlah dari Davos!”

Hingga saat ini setidaknya ada sekitar 2.500 tanda tangan yang mendukung petisi tersebut.

Presiden Campax, Andreas Freimüller, menuturkan, “Kami berharap ada banyak tanda tangan lagi dan kami senang jika sudah berjumlah 10.000 atau 30.000 tanda tangan.”

Gedung Putih mengonfirmasikan pada hari Selasa lalu bahwa presiden AS bermaksud untuk berpartisipasi dalam Forum Ekonomi Dunia yang akan diadakan di Davos Swiss pada 22-26 Januari 2018 nanti.

Juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders dalam sebuah e-mail yang dikirimkan ke kantor berita Jerman menyebutkan,

“Presiden AS menyambut baik kesempatan untuk mempresentasikan idenya yang dikenal dengan America First kepada para pemimpin dunia.”

Lebih lanjut, Sarah mengatakan, “Trump berharap dapat mempromosikan kebijakannya itu untuk memperkuat perusahaan, industri, dan buruh Amerika.”

Bill Clinton tercatat sebagai presiden AS terakhir yang hadir dalam forum tersebut pada tahun 2000 silam.

Sejumlah presiden AS sengaja tidak hadir dalam forum tahunan tersebut. Sebab, mereka khawatir terlihat oleh audiens sebagai orang yang tidak memahami masalah ekonomi yang diangkat dalam acara yang melibatkan penguasa dan pemimpin di banyak negara, seperti disebutkan kantor berita Prancis.

Di samping itu, Campax menyebutkan, “Presiden Donald Trump mendukung rasisme, Islamofobia, anti-Semitisme, diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, kebencian terhadap perempuan, agresi militer, penolakan terhadap perubahan iklim, pelanggaran hak asasi manusia, dan kebijakan yang meningkatkan kemiskinan dan ketidaksetaraan.”

“Kami harus menolak kebijakan Trump yang tidak manusiawi. Kami ingin menjadikan urusan dunia lebih diutamakan, bukan Amerika,” kata sumber Campax, organisasi yang mencela sikap AS yang tidak menyetujui kesepakatan iklim di Paris, seperti dikutip dari Aljazeera.

[Abu Syafiq/BersamaDakwah]

Tegas, Pemimpin Hamas Beberkan Proyek Yahudi di Balik Pernyataan Trump

Tidak ada komentar
Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyah (sindonews)
Pada hari Selasa (26 Desember 2017), Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyah dengan tegas mengatakan bahwa keputusan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem (Alquds) sebagai ibukota Israel adalah bagian dari rencana untuk mengaburkan masalah Palestina.


Dalam pidatonya di hadapan pejuang Hamas itu, Haniyah menyebutkan, keputusan Trump tersebut sangat berbahaya dan merupakan agresi terang-terangan terhadap rakyat Palestina secara khusus dan seluruh bangsa Arab dan dunia Islam secara umum.

Haniyah juga menuturkan, keputusan Trump bagian dari sebuah pertempuran besar yang bertujuan untuk menghapus negara Palestina dari peta dunia.

Di samping itu, Haniyah juga membeberkan rencana para menteri Zionis Israel yang sedang merancang mega proyek bernama Yerusalem Raya. Menurutnya, Zionis Israel juga berencana membangun permukiman di Tepi Barat sejumlah 300.000 unit untuk orang-orang Yahudi dan penerapan hukum Israel di kawasan tersebut.


Dalam kesempatan tersebut, Haniyah menyatakan bahwa pernyataan Presiden Amerika Serikat tersebut sangat terkait dengan bangsa Arab, dunia Islam, dan entitas Palestina serta Alquds.

“Ini semua berkaitan dengan tanah, sejarah dan masa depan kita semua,” ujarnya.

Haniyah menyayangkan sebagian oknum penguasa negara Arab yang menerima kehadiran Yahudi di tanah Palestina yang menyatakan bahwa Yerusalem adalah kota suci bagi orang Yahudi sebagaimana halnya Mekah kota suci bagi umat Islam.

Namun demikian, Haniyah optimis bahwa bangsa Palestina bisa melalui semua masalah ini.

“Proyek-proyek yang mereka rancang membuat kita sebagai bangsa Palestina menjadi ujung tombak umat Islam. Kita meminta para pemimpin negara Arab dan dunia Islam untuk menyatakan posisi jelas dan tegas mengenai masalah Palestina dan Alquds,” tegasnya. Demikian diwartakan kantor berita SAFA.

[Abu Syafiq/BersamaDakwah]

Inilah Pernyataan Menggugah Habib Rizieq Pada Aksi 1712

Tidak ada komentar
Habib Muhammad Rizieq Shihab (radarlampung)
Aksi Bela Palestina pada Ahad (17 Desember 2017) lalu memberikan kesan tersendiri bagi para peserta yang hadir. Di antaranya adalah pernyataan yang disampaikan oleh Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Shihab melalui sambungan telepon.


Dalam sambutannya, Habib Rizieq yang saat ini berdomisili di kota suci Mekah itu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesarnya kepada ulama, habaib, serta elemen bangsa Indonesia atas kepeduliannya untuk banga Palestina.

Di samping itu, Habib Rizieq juga menyapa sejumlah ulama yang hadir di antaranya KH. Ma’ruf Amin, KH. Haedar Nashir, KH. Abdurrasyid Abdullah Syafi’i, KH. Bachtiar Nasir, KH. Ahmad Sobri Lubis, dan lain-lain. Di antara pernyataan yang disampaikan Habib Rizieq adalah:

1. Tolak Yerusalem sebagai ibukota Israel dan tolak Israel sebagai negara.

2. Al-Quds dan Al-Aqsha milik semua negara muslim.

3. Al-Quds adalah ibukota Palestina merdeka.

4. Kita harus memberikan pelajaran berharga kepada Amerika Serikat.

5. Putuskan hubungan politik dengan AS.

6. Indonesia tidak butuh AS, AS yang butuh Indonesia


Selain itu, Habib Rizieq juga membawakan Mars Aksi Palestina yang beliau cipatakan sendiri. Berikut adalah liriknya:

Al-Qudsu Lana

Wal Aqsha Lana

Wakullun Haqquna 

Waljihadu Sabiluna 

Kami bangsa Indonesia 

Setia bersama Palestina 

Berjuang untuk merdeka 

Dari Israel durjana 

Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka 

Allah Allahu Akbar 

[Abu Syafiq/BersamaDakwah]

Syiah Hutsi Serang Riyadh, Apa Kata Presiden Iran?

Tidak ada komentar
Presiden Iran Hassan Rouhani (Yerevaguide)
Presiden Iran Hassan Rouhani pada Rabu (8/11/2017) lalu membenarkan peluncuran rudal balistik yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Syiah Hutsi ke Riyadh Arab Saudi.

Menurut Rouhani, tidak ada cara lain bagi Syiah Hutsi selain mengangkat senjata melawan operasi yang dilakukan Koalisi Arab di Yaman. Rouhani juga membantah anggapan sejumlah pihak, bahwa Iran melakukan peran negatif di wilayah tersebut.

“Kami hanya meningkatkan stabilitas dan kekuasan di wilayah (Yaman) ini,” ujarnya seperti dikutip Aawsat.

Dalam pembukaan acara pertemuan kabinet Iran, Rouhani juga membantah tuduhan sejumlah kalangan yang menyatakan bahwa Iran mengacaukan wilayah Yaman.

“Pemerintah Iran hanya menginginkan perbaikan dan pembangunan di Irak, Suriah dan Yaman,” tambahnya.

Rouhani yang berhasil menang dalam pemilihan presiden Iran untuk kedua kalinya pada bulan Mei 2017 lalu itu mengklaim bahwa ia hanya menantikan solusi damai di Yaman.

Pernyataannya ini sangat kontradiktif dengan yang dikatakannya terkait Syiah Hutsi yang meluncurkan rudal ke arah kota Riyadh, Kerajaan Arab Saudi.

“Tidak ada jalan lain (bagi kaum Hutsi) kecuali menggunakan senjata,” katanya.

Serangan kelompok Syiah Hutsi ke Arab Saudi sudah berulangkali. Namun, serangan itu selalu digagalkan dengan sigap oleh aparat keamanan Arab Saudi.

Pembelaan Iran kepada kelompok Hutsi tidaklah mengherankan. Sebab, keduanya mempunyai ideologi yang sama.

[Abu Syafiq/BersamaDakwah]

Wow, 1.200 Rekening Tersangka Korupsi Dibekukan Pemerintah Saudi

Tidak ada komentar
Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman (breitbart)
Untuk pertama kali dalam sejarah Arab Saudi, Pemerintah membentuk lembaga yang menangani perkara korupsi yaitu Komisi Antikorupsi. Setelah dibentuk pekan lalu, Komisi itu langsung melaksanakan tugasnya.

Dalam operasinya, Komisi tersebut menahan sejumlah pangeran, menteri dan pengusaha tersohor.Menurut laporan Reuters pada hari Selasa (7/11/2017), bank-bank Saudi telah membekukan lebih dari 1.200 rekening yang dimiliki oleh perorangan dan perusahaan yang tersangkut skandal korupsi.

Sejumlah sumber mengungkapkan, bahwa tindakan yang diambil oleh Pemerintah Arab Saudi sejak pekan lalu untuk memerangi korupsi diperluas ke semua aspek.

Termasuk di dalamnya adalah pembekuan rekening ratusan orang yang terduga melakukan tindak pidana korupsi selain beberapa tersangka yang telah ditangkap sebelumnya dari kalangan pangeran, menteri dan pengusaha. Salah seorang yang ditahan adalah pangeran Al-Walid bin Thalal yang juga seorang pengusaha tersohor.

Salah satu situs berita Arab Saudi, Ajel menyebutkan bahwa sumber-sumber yang merupakan orang dalam Kerajaan menyampaikan, tindakan tegas tersebut dilakukan dengan cepat oleh Komisi Antikorupsi.

Pembekuan ratusan puluhan tersangka korupsi itu dikeluarkan oleh Badan Moneter Arab Saudi ke semua bank terkait. Di samping melampirkan ratusan nama, Badan Moneter Arab Saudi juga meminta bank untuk membekukan aset para tersangka.

Sejumlah bankir dan pengacara setempat menyampaikan, bahwa pada hari Selasa (7/11/2017) lalu bank-bank Saudi telah membekukan lebih dari 1.200 rekening bank atas nama perorangan atau perusahaan yang terjerat kasus korupsi.

 [Abu Syafiq/BersamaDakwah]

Sadis, Siswa Muslim Prancis Dipaksa Makan Daging Babi

Tidak ada komentar
Ilustrasi makan (geiselmed)

Dengan dimulainya tahun ajaran baru di sejumlah sekolah Prancis, kaum muslimin mengeluhkan tentang tekanan yang diberikan pada anak-anak mereka untuk makan daging babi yang disediakan restoran sekolah.

Kejadian ini terdapat di sejumlah sekolah yang ada di Prancis. Sekolah-sekolah tersebut memberikan instruksi kepada para siswa untuk mematuhi peraturan terkait makanan dan minuman yang telah ditetapkan.

Sebuah sekolah Prancis memberikan keterangan tentang kaum muslimin yang memprotes kebijakan terkait penyediaan makanan haram tersebut.

“Orangtua yang tidak berhenti mengeluh harus tahu bahwa sekolah kami tidak dapat menyediakan makanan yang sesuai dengan agama mereka,” seperti dilansir Islamtoday.

Sejatinya, tindakan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Prancis. Sebab, menurut hukum yang berlaku, para siswa tidak harus mengonsumsi makanan yang disediakan restoran sekolah.

Buktinya adalah Pasal 371 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perancis yang menyatakan bahwa:

1. Otoritas yang diberikan kepada orang tua adalah berupa seperangkat hak dan kewajiban yang bertujuan untuk memerhatikan kepentingan anak.

2. Keterikatan anak kepada orang tuanya akan tetap ada sampai dia mencapai usia remaja atau sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Orang tuanya harus menjamin keselamatan, kesehatan, moral, dan pendidikannya yang memungkinkan dia untuk meningkatkan potensi dirinya yang mana orang tuanya tetap menghormati keputusan itu.

Dalam pasal di atas disebutkan bahwa yang berhak mengatur anak adalah orang tua bukan sekolah.

Sehingga, dapat diketahui bahwa pemaksaan terhadap siswa muslim yang berada di sekolah Prancis untuk makan daging babi adalah tindakan yang melanggar hukum Nasional Prancis dan hukum Internasional tentang kebebasan beragama.

[Abu Syafiq/BersamaDakwah]
© Bersamadakwah.net - BedaMedia Grup