Pejabat Palestina: Arab Saudi Serahkan ‘Kesepakatan Abad Ini’ Kepada Kami

Rancangan itu juga menangani semua masalah utama termasuk soal Yerusalem, perbatasan dan pengungsi Palestina.

Presiden Mahmud Abbas bersama Raja Salman

Seorang anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Ahmad Majdalani, menuturkan bahwa proposal Amerika Serikat tentang proses perdamaian Timur Tengah yang dikenal sebagai ‘Kesepakatan Abad Ini’ bertujuan untuk menghilangkan masalah Palestina, di tengah isu yang beredar bahwa Presiden Palestina Mahmud Abbas akan dilengserkan dari jabatannya.

Dalam sebuah wawancara dengan TV Palestina, Majdalani menuturkan bahwa proposal AS tersebut disampaikan ke pihak Palestina melalui Arab Saudi.

Majdalani menambahkan, kesepakatan tersebut didasarkan pada penghentian isu Palestina dan pembentukan sebuah aliansi regional melawan pengaruh Iran di wilayah tersebut yang mana Israel merupakan bagian darinya.

Salah seorang Pejabat AS menuturkan, Presiden AS Donald Trump akan menyampaikan sebuah rancangan untuk menyelesaikan konflik Palestina pertengahan tahun depan.

Rancangan yang disusun oleh Jared Kouchner, penasihat dan ipar Trump, bekerja sama dengan utusan Timur Tengah AS Jason Greenblatt itu bersifat komprehensif dan akan mengungguli kerangka kerja yang ditetapkan oleh pemerintahan AS sebelumnya.

Rancangan itu juga menangani semua masalah utama termasuk soal Yerusalem, perbatasan dan pengungsi Palestina. Proyek ini didukung penuh oleh dana yang digelontorkan oleh Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya untuk warga Palestina.

Di pihak lain, penasihat Presiden Palestina untuk Hubungan Internasional dan Urusan Luar Negeri Nabil Syaats menuturkan, ada informasi penting tentang rencana AS melengserkan Presiden Mahmud Abbas dari jabatannya.

Nabil menyangkal partisipasi penguasa Arab dalam rencana tersebut dan ia enggan menyebutkannya secara rinci.

Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Anadolu pada hari Selasa (9/1) pekan lalu, Syaats menuturkan bahwa presiden Palestina berada di bawah tekanan besar AS agar menerimanya sebagai juru perdamaian di wilayah tersebut.

Syaats menegaskan, peran AS dalam konteks ini sebagai juru perdamaian telah berakhir dan tidak mungkin bisa menempati posisi ini lagi.

Bulan Desember 2017 lalu, dalam pidato yang disampaikan pada Konferensi OKI di Istanbul tentang Yerusalem, Presiden Abbas mengatakan, dia tidak akan pernah menerima peran apapun dari pemerintah AS dalam proses politik di Timur Tengah.

Pernyataan itu disampaikannya sebagai tanggapan atas keputusan presiden AS pada tanggal 6 Desember 2017 yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan akan memindahkan kedutaan besar AS ke sana. Demikian diberitakan Aljazeera.

[Abu Syafiq/BersamaDakwah]