Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengusung keberpihakan ekonomi yang mengedepankan keadilan sosial. Salah satunya janji untuk menghapus pajak sepeda motor dan pemberlakukan SIM seumur hidup.
Politisi muda PKS Muhammad Kholid menyebutkan bahwa gagasan ini sebagai bentuk protes pada pemerintahan Jokowi-JK yang dinilai terlalu menguntungkan pihak pemodal dan menyulitkan masyarakat.
"Kita mengusung politik ini sebagai keadilan sosial, jangan hanya kelompok the have yang diberikan insentif dan orang-orang yang tidak memiliki aset tidak mendapatkan keuntungan, PKS ingin memberikan intensif ini kepada masyrakat," terang Kholid di kantor DPP PKS, Kamis (22/11/2018).
Kholid juga memaparkan beberapa kebijakan pemerintah Jokowi-JK yang berpihak pada pemodal tersebut memberikan kerugian yang besar kepada negara, seperti hilangnya triliyunan rupiah dari kebijakan tax holiday.
"Pemerintah sekarang sangat sensitif terhadap para pemodal, sehingga mereka punya tax holiday, kawan-kawan pasti tau betul estimasi penerimaan yang hilang itu sekitar 140-145 Triliyun, Tax Amnesty itu lebih besar lagi," paparnya.
Berangkat dari berbagai permasalahan tersebut, Kholid menyebutkan jika PKS menang pada pemilu mendatang, PKS akan berusaha mengembalikan kiblat keberpihakan tersebut kepada masyarakat, khususnya masyarakat kelas ekonomi kecil dan menengah.
"Pertumbuhan ekonomi kita 65% disumbang oleh konsumsi masyarakat, sekarang konsumsi masyarakat kita melemah, karena semua serba mahal. Penghapusan Pajak sepeda motor merupakan keberpihakan PKS kepada kelompk lemah, melalui kebijakan ini kita akan meringankan beban mereka," tutupnya.
Advertisement
EmoticonEmoticon