Bagaimana sikap negara terhadap video podcast Deddy
Corbuzier yang menuai protes keras publik? Menteri Koordinator Bidang, Politik,
Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD angkat bicara.
Menurutnya, negara tidak berwenang melarang Deddy karena
negara ini adalah negara demokrasi. Namun, publik juga berhak mengkritik.
"Ini negara demokrasi. Negara tak berwenang melarang
Dedy Corbuzier menampilkan LGBT di podcast miliknya. Rakyat pun berhak
mengkritik Deddy seperti halnya Deddy berhak menampilkan video wawancara dengan
LGBT tersebut," kata Mahfud, Selasa (10/5/2022).
Mahfud menambahkan, belum ada masalah hukum terkait kasus
tersebut. Menghapus video yang menampilkan pasangan gay selaku narasumber
merupakan hak Deddy.
"Akhirnya, jika tak mau terlalu ribet menjawab kritik,
Deddy juga berhak untuk menghapus videonya. Belum ada masalah hukum dalam kasus
ini. Ini masalah persepsi dan pandangan serta pilihan untuk sama-sama
berekspresi," kata Mahfud seperti dikutip Detik.
Seperti diberitakan sebelumnya, Deddy Corbuzier akhirnya
menghapus video podcast Close The Door yang menghadirkan pasangan gay
sebagai nara sumber. Ia juga minta maaf. Langkah ini ia lakukan setelah tagar
#UnsubscribePodcastCorbuzier menjadi trending topic di Twitter dan ia
kehilangan sedikitnya 8 juta followers di Instagram dan 100.000 subscribers di
YouTube.
Baca juga: Usai Ditinggal 8 Juta Follower, Deddy CorbuzierMinta Maaf dan Hapus Video
“Seperti biasa ketika gaduh di sosmed.. Saya minta maaf.
Kebetulan masih dalam suasana bulan Syawal. Sejak awal saya bilang tidak
mendukung kegiatan LGBT,” kata Deddy melalui akun Instagram pribadinya, Selasa
(10/5/2022).
Mantan magician itu menambahkan, dirinya hanya melihat
mereka sebagai manusia dan merasa tidak berhak menghakimi mereka.
"Sekali lagi mohon maaf buat semua pihak yang terimbas
akan hal ini, termasuk mereka. I'm taking down the video. But I still believe
they are human. Hope they will find a better way. Sorry for all,"
pungkasnya. []
EmoticonEmoticon